Mewujudkan tenaga kerja Kabupaten Sragen yang kompeten, produktif, berdaya saing, serta sejahtera melalui pelayanan ketenagakerjaan secara profesional dan akuntabel.
Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.
Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kwartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai te4rjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 junto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.
Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada saat itu kegiatan Kementerian . Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor :12 Tahun 1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D).
Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja.
Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus.
Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).
Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.
Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga kerja , Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja Depnakerditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983.
Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
Pengaturan tentang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen saat ini diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
Dinas Tenaga Kerja Sragen Gelar Job Fair Online 2025: Sediakan 3.000 Lowongan dari 40 PerusahaanSRAGEN - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen akan menyelenggarakan acara bursa kerja daring, "Career Day Job Fair Online Sragen 2025". Acara ini akan menyediakan ribuan peluang kerja bagi masyarakat umum secara gratis.🗓️ Jadwal dan PelaksanaanTanggal: Kamis dan Jumat, 4-5 Desember 2025Waktu: Pukul 08.00 - SelesaiMode: Online (Daring)Peserta: Terbuka dan Gratis untuk UmumAcara ini secara resmi didukung dan ditampilkan oleh Bupati Sragen, H. Sigit Pamungkas, S.IP., M.A, dan Wakil Bupati Sragen, H. Suroto.💼 Peluang KerjaJob Fair Online ini menawarkan peluang yang sangat luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Secara total, acara ini akan menghadirkan:3.000 Lowongan Pekerjaan40 Perusahaan yang berpartisipasiRibuan lowongan ini diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran dan memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional.🔗 Cara Akses AcaraPara pencari kerja diimbau untuk mempersiapkan diri dan mengakses tautan-tautan penting berikut untuk berpartisipasi:Tautan Website Resmi: Untuk mengakses lowongan pekerjaan dan informasi perusahaan, kunjungi https://lappak.sragenkab.go.id atau pindai QR Code yang tersedia pada poster.Tautan Zoom Meeting: Untuk mengikuti sesi career day atau live interaksi dengan perusahaan, akses https://bit.ly/JobFairSragen2025.📞 Informasi Lebih LanjutBagi peserta yang membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung (Contact Person) berikut:Ernawan: 089 529 017 255Hartanti: 081 329 847 700Job Fair Online Sragen 2025 merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat untuk menemukan karir impian tanpa harus keluar rumah. Prepare Yourself!
Disnaker Sragen Buka Pelatihan Intensif untuk Seleksi Magang Jepang 2026 Sragen – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka pendaftaran pelatihan intensif bagi masyarakat Sragen yang berminat mengikuti Seleksi Magang Jepang Program IM Japan Tahun 2026. Program ini dirancang untuk mempersiapkan peserta menghadapi proses seleksi secara maksimal melalui pelatihan selama 3 bulan. Kegiatan ini diprioritaskan bagi warga Sragen dan khususnya berasal dari keluarga kurang mampu, dengan kuota peserta yang terbatas. Dalam poster resmi yang dirilis, Disnaker Sragen mengajak masyarakat untuk segera mendaftar karena kesempatan ini dinilai sangat strategis bagi generasi muda yang ingin mendapatkan pengalaman kerja internasional.Persyaratan Peserta Calon peserta diwajibkan memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya: Warga Kabupaten Sragen (dibuktikan dengan KTP). Usia 18–25 tahun untuk lulusan SMK dan usia 19,5–25 tahun untuk lulusan SMA per Maret 2026. Berasal dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan surat rekomendasi Kepala Desa setempat. Lulusan SMA harus memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis. Fasilitas Bagi Peserta Lolos Seleksi Bagi peserta yang berhasil lolos seleksi Magang Jepang Program IM Japan tahun 2026, akan disediakan beragam fasilitas melalui Baznas Sragen, antara lain: Biaya pembuatan paspor Biaya vaksin Biaya transportasi ke Jakarta Biaya hidup selama satu bulan pertama di Jepang Timeline Pendaftaran 10 November 2025 – 21 Januari 2026: Pendaftaran 26 – 30 Januari 2026: Asesmen 4 Februari 2026: Pengumuman 64 Peserta 09 Februari – 09 April 2026: Pelaksanaan Pelatihan Disnaker Sragen menyediakan pendaftaran secara online melalui tautan resmi serta menerima pendaftaran langsung di Café Job Technopark Sragen. Kontak panitia pun telah disediakan untuk memudahkan calon peserta dalam memperoleh informasi lebih lanjut. Program ini diharapkan mampu membuka peluang kerja internasional bagi pemuda-pemudi Sragen serta meningkatkan keterampilan mereka agar siap bersaing di dunia kerja global.
Sragen - Pemerintah Kabupaten Sragen kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Terbaik 2 Paritrana Awards 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Sragen dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Acara penyerahan penghargaan digelar di Jakarta dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta perusahaan yang dinilai berkomitmen tinggi terhadap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, baik formal maupun informal. Penghargaan Terbaik 2 yang diraih Kabupaten Sragen menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan para pekerja di wilayahnya mendapatkan perlindungan yang layak. Melalui berbagai inovasi dan kerja sama lintas sektor, Pemkab Sragen berhasil memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga ke sektor nonformal. Bupati Sragen menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah hingga masyarakat yang mendukung program jaminan sosial.“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat program perlindungan tenaga kerja, terutama bagi pekerja rentan di sektor informal,” ujar Bupati. Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemkab Sragen menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.
SRAGEN - Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman..BP3MI Provinsi Semarang bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengadakan sosialisasi perihal peluang kerja luar negeri dan migrasi aman kepada Kepala Pemerintahan Kecamatan, Kepala Pemerintahan Desa serta LPK dan Pekerja Migran Indonesia..Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kedepan tidak ada masyarakat yang mengalami penipuan oleh pihak LPK yang tidak resmi.
SRAGEN - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen melakukan FGD mengenai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah. FGD ini bertujuan agar seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja mengetahui apa saja prosedur yang benar dan yang salah dalam mengelola atau pemanfaatan barang milik daerah.
SRAGEN - Kali ini kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Tuntas Kemiskinan atau TUMIS diselenggarakan di Desa Pare, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Pelatihan roti dan kue yang didanai dari dana APBD Kabupaten Sragen tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran..Selain membekali dengan skill bagi peserta pelatihan, pemerintah kabupaten sragen juga membekali sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan wirausaha pembuatan roti dan kue. Seperti Oven, Kompor, Gas dan peralatan pendukung lainnya..Salah satu peserta pelatihan mengungkapkan perasaan senang dan berterimakasih terhadap pemerintah kabupaten sragen karena telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan roti dan kue, tidak hanya itu peserta pelatihan juga bersemangat untuk menjadi wirausaha dan mendukung program pemerintah kabupaten sragen yaitu Tuntas Kemiskinan.
SRAGEN - Pelatihan Kerja tahap III yang diselenggarakan UPTD BLK Disnaker Sragen akhirnya telah selesai. Pelatihan Kerja yang meliputi 4 kejuruan yaitu Pelatihan Kerja Desain Grafis, Las, Menjahit, serta Roti dan Kue. Jumlah total peserta 64 peserta yang semuanya adalah warga kabupaten Sragen.Diharapkan dengan adanya Pelatihan Kerja ini dapat membantu masyarakat dalam berwirausaha atau modal untuk bekerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Sragen.
SRAGEN - Penghargaan secara simbolis diserahkan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, kepada masing-masing perwakilan perusahaan, di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Selasa (29/10/2024).Sembilan perusahaan tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni tujuh perusahaan kategori unggul, dan dua perusahaan kategori berkembang.Tujuh perusahaan dengan kategori unggul itu adalah PT PAN Brothers Tbk Sragen, Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Rumah Sakit Islam Kendal, PT HOP LUN Boyolali, PT Phapros Kota Semarang, Hotel Alila Surakarta, dan PT Slamet Langgeng Purbalingga. Sementara dua perusahaan dengan kategori berkembang adalah PT Umafindo Jepara, dan PT Mas Raya Indonesia Kendal.Nana mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov Jateng kepada sejumlah perusahaan yang telah berhasil meningkatkan produktivitasnya secara signifikan. Melalui penghargaan, diharapkan perusahaan lebih terpacu untuk semakin tumbuh dan berkembang. Jika usahanya makin berkembang, akan merekrut lebih banyak tenaga kerja.“Dengan tumbuh berkembangnya perusahaan, maka akan mampu merekrut para pekerja-pekerja dari Jawa Tengah, sehingga tingkat pengangguran akan semakin menurun. Dan korelasinya, kemiskinan pun akan semakin menurun,” ucapnya
Peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, produktivitas, dan fasilitasi magang.
Bidang Perencanaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja - Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja.
a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi:
1) Kelompok Unsur Perencanaan Tenaga Kerja: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (meliputi: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro; Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
2) Kelompok Unsur Pelatihan Kerja dan Pemagangan:
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi; Pembinaan Penyelenggaran Pelatihan Kerja; Rekomendasi/Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); Program Pemagangan Dalam Negeri; Program Pemagangan Luar Negeri; Pengelolaan Data Pelatihan Kerja; Rekomendasi Paspor Magang Di Luar Negeri; Sertifikasi Uji Kompetensi Bagi Instruktur dan Peserta Pelatihan; Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; Verifikasi dan Pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
3) Kelompok Unsur Produktivitas Tenaga Kerja:
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil; Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Produktivitas Alumni Magang di Luar Negeri serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja dan Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pelayanan AK-1, bursa kerja (Job Fair), dan program wirausaha baru perluasan kerja.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM - Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM.
a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM, meliputi:
1) Kelompok Unsur Informasi Pasar Kerja:
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online; Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online; Job Fair/Bursa Kerja; Job Canvasing; Pengelolaan Aplikasi Ketenagakerjaan serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
2) Kelompok Unsur Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja:
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja; Pelayanan antar Kerja; Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan; Perluasan Kesempatan Kerja; Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) secara Terintegrasi; Pengawasan dan Pengendalian LPTKS; Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI); Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan; Penempatan Tenaga Kerja; Fasilitasi Penyelesaian Kasus TKI dan TKI Meninggal Dunia; Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA; Pengembangan Wirausaha Baru; Desa Migran Produktif; Padat Karya; Fasilitasi Akses Tenaga Kerja Khusus serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Informasi Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Transmigrasi dan ESDM; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pendaftaran PP/PKB, pencegahan perselisihan, dan pengawasan kesejahteraan pekerja.
Bidang Hubungan Industrial -
Melaksanakan penyiapan bahan program
kerja, penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Peraturan Perusahaan
dan Perjanjian Kerja, Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan
Perselisihan Hubungan Industrial.
a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihan Hubungan Industrial;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja,
Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan
Perselisihan Hubungan Industrial;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihan Hubungan Industrial, meliputi:
1) Kelompok Unsur Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja: Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan; Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan (meliputi: Pengesahan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Pencatatan Pemborongan Pekerjaan, Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang, dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan; Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama); Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah; Pembinaan Perusahaan; Pembinaan Organisasi Pengusaha; Rekomendasi/Izin Perusahaan Outsorcsing, Pemutakhiran Data Hubungan Industrial; Pencatatan Pembentukan Serikat Pekerja serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
2) Kelompok Unsur Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan; Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja; Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja, Pembinaan Struktur Skala Upah, Pembinaan dan Monitoring Implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), Fasiltasi Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pembinaan dan Monitoring Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
3) Kelompok Unsur Perselisihan Hubungan Industrial:
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan (meliputi: Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Perselisihan Pekerja dan Pengusaha, Mediasi Perselisihan Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja, Mediasi Perselisihan Serikat Pekerja dan Pengusaha, Fasilitasi Penyelisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hak Pekerja); Pembinaan Perlindungan dan Kesehatan Kerja serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihan Hubungan Industrial;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Perselisihan Hubungan
Industrial; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pusat pelatihan kejuruan teknis Otomotif, Las, Tata Busana, Komputer, dan Listrik.
Dokumen SAKIP untuk tahun yang dipilih belum diunggah.
Sampaikan aspirasi, keluhan, maupun pertanyaan Anda. Temukan juga berbagai informasi terbaru dan agenda kegiatan melalui kanal media sosial resmi Disnaker Kabupaten Sragen.
